Review Infrastruktur jalanan Kaltim, apa yang salah ?

Review Infrastruktur jalanan Kaltim, apa yang salah ?

oleh Nugrasius

Dipublikasikan Tribunkaltim November 2012

Menyimak perkembangan infrastruktur Kalimantan Timur, apakah sudah maju, atau tertinggal jauh, perlu kita tinjau melalui salah satu analisa komparasi terhadap propinsi lainnya di nusantara. Dalam hal ini penulis mencoba fokus pada komparasi infrastruktur jalanan pada propinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat dimana penulis pernah mengelilingi hampir seluruh jalanan para propinsi tersebut.

Pada tahun 2005 penulis melalui proyek survey ke seluruh kota di Sulawesi Selatan, kita dapat menemukan kondisi jalanan yang secara keseluruhan jauh relatif baik dan mulus jika dibandingkan infrastruktur jalanan di Kalimantan Timur (Kaltim). APBD Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2011 hanya sebesar 2,7 triliun rupiah, sangat jauh di bawah APBD Kaltim 2011 yang sebesar 10 triliun rupiah. Dengan APBD sekecil itu, Sulsel lima tahun lalu sudah memiliki infrastruktur jalanan yang sangat jauh kualitasnya di atas Kaltim. Bahkan ketika penulis memasuki kota Bantaeng dengan ketinggian lebih 700 meter dpl (dari permukaan laut), sepanjang 100 km jalannya relatif baik dan halus aspalnya.

 Adapun propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sangat mudah diakses dari Kaltim. Pada tahun 2010 penulis telah mengitari seluruh jalan se-Kalsel baik jalan propinsi, nasional maupun kabupaten/kota. Kita akan menemukan kualitas jalan yang juga sangat jauh di atas Kaltim. Mulai masuk melalui Gn. Rambutan – Tanjung hingga ke Banjarmasin – Batulicin hingga keluar dari Kalsel melalui Grogot hampir tidak dijumpai lubang-lubang yang mengganggu, sesuatu yang lumrah kita temui di setiap sudut jalanan Kaltim. Bahkan penulis pernah membuat anekdot. Jika kita terjun paying dan mendarat di perbatasan jalan aspal Kaltim – Kalsel dan kita bingung yang mana Kalsel / Kaltim, maka kita tinggal melihat jalan aspalnya, jalan aspal yang rusak sudah pasti Kaltim, jalan aspal yang bagus, itu pasti Kalsel. APBD Kalsel hanya sebesar 2,5 triliun, hanya ¼ APBD Kaltim, kemana output APBD Kaltim? Saat kita baru saja keluar dari ibukota propinsi Kaltim menuju Bontang, kita disajikan lubang-lubang yang senantiasa berpotensi memakan korban jiwa. Begitupun Kutai Kartanegara dengan APBD nya 2011 sebesar 4,7 triliun rupiah, tidak pernah mampu memperbaiki ruas jalan daerah Jahab yang hanya beberapa kilometer keluar dari Tenggarong menuju Kutai Barat. Bahkan 60% lebih infrastruktur jalan Kukar rusak berat. Kita patut mempertanyakan kapabilitas dinas-dinas terkait dalam membangun infrastuktur daerahnya.

Sementara Sumatera Barat (Sumbar), dengan APBD HANYA sebesar 2,1 triliun rupiah, telah menciptakan infrastruktur jalanan yang jauh lebih berkualitas lagi dari Kaltim. Sepanjang lebih 300 km, dari Muara Bungo hingga ke Solok dan Padang, melewati beberapa baris pegunungan, kualitas jalan tersebut dapat dilewati truk-tronton-trailer dengan kapasitas 30 ton ! Dan tanpa lubang jalanan satupun !

Berdasarkan data dari dinas PU Kaltim, kita peroleh jalan propinsi sepanjang 1.762 km, dengan kondisi Rusak Berat 65.1 km, Rusak Sedang 310.8 km, Rusak Ringan 245.5 km, dan yang Baik 1.160 km. Artinya masih banyak pekerjaan rumah bagi dinas-dinas terkait di semua propinsi, kabupaten/kota untuk memperbaiki kualitas infrastruktur jalannya. Jika Sumbar dengan APBD yang sangat kecil mampu menciptakan jalan dengan kapasitas 30 ton sehingga roda perekonomiannya berlangsung pesat, maka tidak relevan lagi bagi pemerintah Kaltim menggunakan reason jalanan rusak karena dilalui truk sawit/batubara yang melebihi kapasitas. Karena dengan APBD yang sangat besar seharusnya Kaltim dan ibukotanya Samarinda sudah memiliki kualitas jalan yang dapat dilewati kendaraan berkapasitas besar.

Infrastrktur jalan merupakan urat nadi perekonomian yang sangat strategis. Investasi pada kualitas jalan terbaik dan kapasitas besar harus total dan tidak setengah-setengah. Budaya ‘mengambil jatah’ pada proyek perawatan jalan harus bisa dihapus dan hal ini butuh kemauan kuat dan serius dari gubernur/bupati/walikota dan kepala dinas PU, karena proyek perawatan jalan telah menyita banyak anggaran dan membuat kualitas dan kuantitas jalan aspal menjadi stagnan/jalan di tempat. Selayaknya eksekutif berpikir jauh ke depan dengan menciptakan kualitas pengerjaan jalanan dalam satu kali proyek tanpa harus adanya proyek perawatan. Karena masih banyak pekerjaan rumah proyek pembuatan infrastuktur jalan yang belum selesai dari tingkat pengerasan ke tingkat pengaspalan. Semua kembali pada pengawasan dinas PU, akan halnya korupsi dalam ketebalan dan kualitas material jalan, dengan melihat aktual infrastuktur jalanan di Kaltim jika dibandingkan dengan propinsi lainnya, kita patut bertanya, ada apa dengan dinas PU propinsi dan PU kabupaten/kota.