Rekalkukasi Bisnis Batubara, siapa untung siapa buntung

Rekalkukasi Bisnis Batubara, siapa untung siapa buntung

oleh Nugrasius

Kaltimpost, Agustus 2008

Rekalkukasi Bisnis Batubara, antara Keuntungan dan Kepedulian

Kalimantan Timur memiliki cadangan batubara terkira lebih dari 4 miliar mT.. Naiknya harga batubara (coal) baik di pasar domestik maupun internasional, menjadikan bisnis coal sebagai emas hitam yang menjanjikan dan prospek. Sebuah perusahaan coal raksasa di Kutim dapat menghasilkan minimal 5 miliar rupiah perharinya, lantas berubahkah wajah Kaltim menjadi negeri kaya?

Mari berhitung untung rugi bisnis perusahaan coal. Harga coal domestik saat ini berkisar $35 per ton atau Rp 322.000,- (asumsi $1 = Rp 9.200,-). Sebuah perusahaan coal (owner) kelas menengah-atas di daerah Kukar dapat menghasilkan 300.000 mT dalam sebulan atau sebesar 96,6 miliar rupiah, berarti sehari mendapatkan 3,2 miliar (keuntungan kotor). Biaya (cost) untuk kontraktor tambang dengan kondisi di atas berkisar 75 miliar rupiah perbulan. Cost untuk internal owner sendiri berkisar 10 miliar (sudah termasuk cost comdev dan entertaint). Maka keuntungan bersih yang dapat diperoleh owner yang memiliki lahan (PKP2B atau KP) berkisar (minimal) 11,6 miliar rupiah/bulan.

Perhitungan keuntungan di atas masih bersifat minimal, jika coal diekspor dengan harga $45 per ton saat ini (harga internasional $65 per ton), tentu keuntungan akan lebih besar, yakni 39,2 miliar rupiah. Beberapa owner seperti KPC, Berau Coal, Tanito, Kideco dan lain-lain, diperkirakan memperoleh keuntungan jauh lebih besar dari kalkulasi di atas. KPC sebagai peruasahaan teratas, mampu memproduksi 50.000 mT coal per hari atau 16 miliar rupiah per hari. Adapun kontraktor tambang seperti SIS, Buma, CK, Pama, Leighton dan lain-lain memiliki keuntungan tidak sebesar owner.

Bisnis memiliki prinsip dasar memperoleh laba sebesar-besarnya dengan modal (cost) sekecil-kecilnya. Laba yang diperolah dari perusahaan coal terlalu besar jika dibandingkan dengan upaya recovery masyarakat semacam CSR dan Comdev-nya. Informasi laba yang disampaikan pihak perusahaan kepada publik tentu tidak sebesar kenyataan, karena bersifat privasi yang dapat mempengaruhi stabilitas jalannya perusahaan. Hal terpenting yang perlu kita kaji dan evaluasi sebagai masyarakat Kaltim adalah sudah sejauh mana keuntungan yang diperoleh coal company berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan infrastruktur bangunan setempat.

Realitas CSR-Comdev

Mari kita lihat kondisi kehidupan Kaltim hari ini. Jika kita membandingkan dengan pendapatan/APBD Jawa Barat dan Sulawesi Selatan tahun 2007, idealnya kondisi kualitas masyarakat Kaltim lebih baik. Dengan kekayaan alam yang telah terekploitasi sejak tahun 1980-an serta gambaran salah satu keuntungan yang diperoleh sebuah perusahaan coal yang tergambar di atas, kita bisa membuat tampilan ideal yang seharusnya terbangun di Kaltim.

Secara umum, comdev (Community Development) atau CSR (Corporate Social Responsibility) selama ini berbentuk seperti pemberian beasiswa, bakti sosial, sumbangan hari besar nasional, acara masyarakat, pembangunan masjid, kompensasi untuk demonstran dan lain-lain. Kita berterima kasih terhadap bantuan-bantuan yang diberikan oleh perusahaan setempat karena itu memang kewajiban secara etika. Terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat juga memberikan efek positif walaupun jika kita telusuri, maka karyawan dengan penghasilan sebesar 3 juta rupiah ke atas diperkirakan lebih 70% berasal dari luar Kaltim.

Program comdev saat ini masih bersifat praktis atau bahasa awamnya sekedar menutup mulut suara-suara yang berpotensi mengganggu stabilitas tambang. Celakanya, warga setempat dengan pendidikan rendah dan pemikiran pragmatis (termasuk Pemda-nya), menerima dengan suka cita ‘angpao’ uang merah 100 rupiah dari pihak perusahaan. Tanpa berpikir panjang (visioner) bagaimana putaran ekonomi masyarakat jika project penambangan selesai. Oleh karena itu, perlu ada perancanaan bersama antara pihak Pemda, perusahaan dan melibatkan masyarakat setempat untuk pembangunan kualitas manusia dalam jangka panjang ke depan yang bersifat strategis.

Ada dua hal upaya recovery masyarakat strategis yang dapat dilakukan perusahaan, yakni peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur berupa pembangunan (perbaikan) sarana transportasi dan pembangkit listrik. Kedua hal di atas bersifat vital demi mengamankan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat setelah project selesai. Sayangnya, baik pihak Pemda, perusahaan dan masyarakat sendiri masih kurang care dengan urgensi peningkatan kualitas pendidikan.

Tragedi KPC dan Kutim

Kaltim Prima Coal dikenal sebagai salah satu perusahaan coal ternama ditingkat internasional. Produksinya melebihi 15 juta ton per tahun. Melalui kalkulasi di atas, kita dapat memperkirakan betapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan Bakrie Group ini. Namun jauh panggang dari api, lihatlah bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Kutai Timur hari ini. Bersama PKT Bontang dan Gas LNG Badak serta sederetan perusahaan besar lainnya, maka kita bisa menilai rendahnya tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya dari kondisi ideal. Pertanyaan sederhananya adalah, kemana larinya uang yang diperoleh dari eksploitasi SDA Kutim?

Mulai dari kondisi jalanan rusak, kualitas pendidikan dan kesehatan rendah sudah akrab di telinga masyarkat setempat sejak dua dekade lalu. Siapa yang harus disalahkan? Apakah karena keserakahan pemda setempat, pusat dan perusahaan , atau karena lemahnya advokasi Pemda dan masyarakat setempat dalam menuntut hak-haknya? Sangat besarnya keuntungan yang diperoleh Bakrie Group dan pusat tidak berimbang dengan pengembalian revenue yang seharusnya diperoleh Pemda/masyarakat setempat melalui royalty sebesar 13,5 % dan 35 % pajak pendapatan. Ironisnya, ketika pemda setempat memperjuangkan hak-haknya, justru mendapat perlawanan dari beberapa pihak internal Kaltim sendiri yang mungkin telah mendapatkan ‘angpao’ menggiurkan dari pihak perusahaan.

Oleh karena itu, ada dua hal yang harus dilakukan oleh pemda dan masyarakat setempat. Pertama, perlu kiranya untuk mengambil sikap yang lebih berani dan tegas dalam menuntut hak-haknya, dengan didasarkan pada dasar hukum yang kuat. Kedua, pemda dan masyarakat setempat harus masuk sebagai investor dan memiliki saham dengan nilai yang signifikan. Ini baru salah satu tragedi dari sekian tragedi ketimpangan antara keuntungan dan recovery yang terjadi di Kutim. Kita bisa menelusuri ketimpangan serupa pada banyak perusahaan baik pertambangan, migas, kehutanan, perkebunan dan lain-lain di hampir semua kabupaten/kotamadya se Kaltim. Semoga tulisan singkat ini dapat membuka mata kita semua untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran hidup yang lebih layak dan bermartabat.