Perlukah DOB Samarinda Selatan ?

Perlukah DOB Samarinda Selatan ?

Radar Kaltim 2 Agustus 2016

Daerah Otonomi Baru (DOB) Samarinda Selatan/Seberang (SS) semakin mengemuka beberapa pekan terakhir di tengah melorotnya APBD hampir semua kabupaten/kota. Pertanyaannya apakah tuntutan DOB SS didasarkan sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur atau sekedar tujuan politis menambah kursi baru eksekutif dan legislatif ? Sudahkah dilakukan kajian ilmiah dan studi terhadap kebutuhan DOB tersebut ?

Salah satu studi untuk menganalisa urgensi kebutuhan tersebut ialah melalui studi komparasi, perbandingan kondisional geografis-demografis kota Samarinda dengan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Sehingga dapat memberikan gambaran seberapa 'kebelet' kah DOB SS ini diperlukan. Beberapa kota yang setara atau lebih besar di antaranya adalah Jakarta Makassar, Bandung, Medan dan lain-lain.

Secara statistik luas Kotamadya Samarinda adalah  (pembulatan) 720 km2 , lebih besar jika dibandingkan dengan Makassar  200 km2, Bandung  170 km2, Medan 260 km2 dan setara Jakarta 660 km2 . Sebaliknya penduduk Samarinda sebanyak 900.000 jiwa (pembulatan), lebih kecil dari Makassar 1.300.000 jiwa, Bandung 2.700.000 jiwa (3xSamarinda), Medan 2.400.000 jiwa dan Jakarta 9.000.000 (10xSamarinda). Dapat diketahui bagaimana kepadatan penduduk dari kota-kota di atas, Samarinda masih terhitung paling longgar atau masih sangat luas tanah yang belum dimanfaatkan sebagai pemukiman.

Secara administrasi tata pemerintahan, Samarinda memiliki 10 kecamatan, Makassar 14, Bandung 30, Jakarta terbagi lagi menjadi 44, sementara Medan 21 kecamatan. Kita melihat bagaimana Samarinda masih terhitung paling 'halus' secara statistik administrasi jika dibandingkan beberapa kota 'ganal' lainnya, namun kota-kota besar tersebut masih dapat dipegang oleh sepasang walikota dan wakilnya. Apakah Samarinda sudah pada kondisi overload sehingga jajaran eksekutif-legislatif disimpulkan tak sanggup lagi mengelola Samarinda yang 'halus' ini ?

Studi komparasi statistik sederhana di atas dapat kita nilai bahwa kondisi Samarinda secara keseluruhan masih dalam kondisi yang seharusnya masih dapat terhandle. Lantas apakah penyebab 'kebelet'nya wacana DOB SS ? Evaluasi berikutnya adalah tingkat kepuasan/ketidakpuasan masyarakat. Sudahkah dilakukan kajian tingkat kepuasan masyarakat SS ? Sudah gentingkah sehingga harus dimekarkan lagi ? Beruntung kalau PAD terbesar dari SS, tapi jika PAD terbesar ternyata dari Samarinda 'Utara'(SU), maka haruskah Utara nanti bersedekah pada penduduk Selatan/Seberang untuk APBD-nya ? Keributan banjir dan macet justru terjadi di SU jadi seharusnya SU yang meminta DOB mengapa justru SS yang telah memiliki jalan cor luas dan mulus yang minta talak ? Dimanakah dan seberapa banyak titik-titik banjir parah di selatan jika dibandingkan dengan utara ? 

Dengan APBD yang defisit saat ini bahkan sampai tahun depan, alangkah baiknya dikaji terlebih dahulu darimana pendapatan pajak,retribusi dan sumber lainnya SS jika masih 'ngotot' digelontorkan. Bayangkan ada dinas yang sama tingkat kota hanya berjarak 1 km, SU di Karang Asam, SS di Seberang, berapa puluh miliar dana yang digelontorkan untuk pengadaan dinas-dinas baru hanya untuk melengkapi syarat administrasi, jangan-jangan nanti ada dinas baru menumpang kantor dengan dinas lama, bari supan.

Industri-infrastruktur apa yang dimiliki SS untuk menopang perekonomiannya? Pelabuhan baru yang dulu diprotes, jalan cor yang dulu juga diprotes, tambang batubara yang sudah tutup sebagian dan sempat membanjiri satu kampung di Palaran, galangan kapal, perumahan, distributor semen, dan berbagai jasa lainnya. Cukupkah hal itu menopang APBD SS, mensejahterakan dan meniadakan lagi protes melalui sms ? Atau justru akan muncul banyak masalah baru ? Jika hasil kajian ilmiah objektif menghasilkan ketidaklayakkan, maka jangan sampai semangat DOB hanya untuk memuaskan dahaga kursi politik semata untuk beberapa orang/golongan.

Samarinda masih dalam fase pembangunan, dan terus berbenah, lebih baik mensinergikan mendukung program pembangunan bersama dengan kritik konstruktif. Dan jangan lupa sebelum mengkritik, pastikan sudah memiliki KTP Samarinda. Salam pembangunan !

Ir. Nugrasius