Kala Empat Gubernur Kalimantan Gigit Jari

Kala Empat Gubernur Kalimantan Gigit Jari

dipublikasi TribunKaltim 30 Oktober 2014 Hal. 7

oleh Nugra S.

Kekecewaan melanda seluruh tokoh Kalimantan ketika Minggu Sore Presiden RI Jokowi tidak menyebutkan  nama salah satu tokoh Kalimantan dalam daftar Menteri Kabinet Kerja di Istana Negara. Tak pelak seluruh gubernur Kalimantan hanya gigit jari menyaksikan drama di televisi.

Dari keseluruhan propinsi Kalimantan, hanya di Kalimantan Selatan Jokowi kalah tipis dari Prabowo. Sementara di Propinsi Kaltim, Kalteng dan Kalbar, Jokowi mendapatkan mandat  dari sebagian besar rakyat Kalimantan. Tampaknya Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta era SBY harus pulang kembali ke Banjarmasin tanpa adanya serah terima pada penerusnya dari Kalimantan.

Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah yang digadang-gadang untuk menjabat sebagai salah satu menteri juga harus bersabar dari keputusan Jokowi yang digodok bersama Megawati, Luhut, KPK dan konseptor lainnya di balik layar.

Tidak aneh sebenarnya penyebab ketiadaan perwakilan dari Kalimantan. Selain karena tidak adanya ‘pembisik’ yang kuat dari Kalimantan di Jakarta, posisi bargaining Kalimantan pun terbilang lemah di mata pusat, karena relatif mudah diatur dan nrimo.

Pertama faktor ‘pembisik’ cukup menentukan penetapan menteri. Jokowi tentu nyaris tidak mengenal sebagian menteri pilihannya. Mereka hadir karena masukkan-masukkan dari orang-orang di sekitar Jokowi selaku konseptor. Tim Transisi yang digawangi Hendropriyono dan Rini misalnya, adakah keseriusan tokoh Kalimantan melakukan lobi pendekatan ? Tak ada riak-riak yang membuat Jokowi-Mega-Transisi harus khawatir jika tidak menunjuk perwakilan dari Kalimantan. Barangkali masyarakat Kalimantan dikenal relatif ‘jinak’ sehingga tidak ada yang istimewa.

Kedua, faktor bargaining atau posisi tawar dari Kalimantan secara keseluruhan tampaknya tidak ada yang spesial di mata Jokowi dan timnya. Pengendalian terhadap industri ekstraksi seperti migas dan batubara berjalan lancar tanpa adanya gangguan dari seluruh level masyarakat hingga pemerintah. Apa yang perlu dikhawatirkan jika tidak memilih tokoh Kalimantan sebagai menteri ? Tidak ada. Dan apa untungnya bagi Jokowi jika harus memilih tokoh dari Kalimantan ? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut ?

Dari persepektif kedaerahan, Jokowi dan tim menunjuk Yohana, Guru Besar Universitas Cendrawasih sebagai salah satu representatif Indonesia Timur. Faktor prestasi mungkin tidak terlalu menonjol. Sementara dari tanah Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya tersemat nama Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian. Dari Sumatera terdapat 3 nama, Sofyan Djalil dari Aceh, Yasona dari Tapanuli, Ryamizard dari Palembang dan Andrianof dari Padang. Sisanya hampir sebagian besar menteri Jokowi lahir besar di tanah Jawa.

Kabinet telah diresmikan, apa yang bisa dilakukan oleh gubernur, tokoh dan masyarakat Kalimantan hanya gigit jari dan mendukung jalannya pemerintahan untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa yang perlu dipikirkan dan dilakukan saat ini adalah bagaimana mempertahankan proyek-proyek untuk kemajuan Kalimantan tetap berjalan dengan baik semisal MP3EI dan program-program pemerintah lainnya untuk kepentingan daerah.

Gubernur dan tokoh Kalimantan harus mengejar ketertinggalan semua aspek baik politik maupun ekonomi tidak hanya untuk besok tahun dan tahun depan, tapi juga investasi untuk 2019. Capres, cawapres atau menteri jadi dari Kalimantan harus sudah dipikirkan bersama demi kepentingan kesejahteraan masyarakat Kalimantan yang masih termarginalkan di rumah NKRI. Semoga pada pemerintahan berikutnya Gubernur, tokoh dan masyarakat Kalimantan tidak lagi gigit dua jari.

Nugra S.

Koord. FPB Kaltim

@nugrazee