Uang Anda untuk Bayar NCR, Mau ?

Uang Anda untuk Bayar NCR, Mau ?

PT. NCR selaku kontraktor pembangunan Bandara Samarinda Baru yang tak kunjung selesai meminta segera dibayar 137 miliar rupiah. Dana pembayaran tentu saja dari APBD atau pajak rakyat atau uang Anda, sementara hasil audit BPK menyebutkan kontrak dengan NCR melakukan banyak ketentuan.

Sungguh miris menjadi rakyat Kalimantan Timur, sumber daya alamnya dikuras sehabis-habisnya, kandidat menteri pun tidak masuk daftar, ditambah lagi harus membayar uang 137 milyar untuk kontrak yang tidak menghasilkan apa-apa. Kontraktor PT. NCR (Nuansacipta Realtindo) yang dimiliki menantu tertua Wakil Presiden Jusuf Kalla ini membuat Kaltim sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Proyek yang awalnya dikerjakan Pemkot sejak masa Walikota Achmad Amien ini tak kunjung selesai kemudian diambil alih oleh Pemprov Kaltim. Lebih dahulu selesai Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Sepinggan dan Bandara Berau daripada Bandara Baru Samarinda. Tak diketahui lagi dimana letak batu simbolik peresmian batu pertamanya bahkan warga Samarinda dan sekitarnya sudah cukup 'muyak' dengan cerita BSB-NCR ini seperti proyek dagelan atau dagelan proyek.

Akibat proyek yang dinyatakan audit BPK sebagai proyek gagal karena tidak memenuhi persentase perhitungan untuk selesai dibayar sesuai kontrak sehingga terjadi perbedaan interpretasi antara pemerintah dan kontraktor. Walikota terkini Syaharie Jaang bersama Wakilnya Nusyirwan Ismail harus direpotkan dengan persoalan warisan yang berpotensi menggaruk uang rakyat (APBD).

Pertanyaan kepada kita selaku warga Samarinda, apakah Anda bersedia APBD yang berasal dari pajak dan retribusi Anda dipergunakan untuk proyek yang tidak dapat dirasakan kita semua ? Serasa proyek 'abal-abal' dikarenakan kurangnya proses tender yang baik dan benar serta pengawasan pekerjaan yang benar oleh Pemerintah Kota Samarinda terdahulu namun dampaknya harus ditanggung warga Samarinda.

Dana sebesar 137 miliar rupiah dapat dipergunakan untuk sarana prasarana pengingkatan kesejahteraan masyarakat Samarinda dan Kalimantan Timur. Peningkatan kualitas jalan, perbaikan drainase, beasiswa, perbaikan sarana pendidikan dan ibadah, namun patut disayangkan dana sebesar itu tergerus untuk membayar pekerjaan proyek antah berantah.

Jika pemerintah kota salah menurut hasil Mahakamah Agung dan harus membayar 137 milyar rupiah, lalu siapakah sosok representasi pelaku kesalahan tersebut untuk diproses secara hukum ? Tidak ada juga. Tampaknya tidak perlu jauh-jauh melihat dagelan parlemen tandingan DPR Ri, karena di sekitar kita pun dagelan politik dan proyek tak kalah membahana. Semoga menantu Jusuf Kalla bisa membisiki mertuanya untuk mengucurkan dana secukupnya agar BSB bisa tuntas tahun ini juga.

Nugra S.

Kala Empat Gubernur Kalimantan Gigit Jari

Kala Empat Gubernur Kalimantan Gigit Jari

dipublikasi TribunKaltim 30 Oktober 2014 Hal. 7

oleh Nugra S.

Kekecewaan melanda seluruh tokoh Kalimantan ketika Minggu Sore Presiden RI Jokowi tidak menyebutkan  nama salah satu tokoh Kalimantan dalam daftar Menteri Kabinet Kerja di Istana Negara. Tak pelak seluruh gubernur Kalimantan hanya gigit jari menyaksikan drama di televisi.

Dari keseluruhan propinsi Kalimantan, hanya di Kalimantan Selatan Jokowi kalah tipis dari Prabowo. Sementara di Propinsi Kaltim, Kalteng dan Kalbar, Jokowi mendapatkan mandat  dari sebagian besar rakyat Kalimantan. Tampaknya Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta era SBY harus pulang kembali ke Banjarmasin tanpa adanya serah terima pada penerusnya dari Kalimantan.

Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah yang digadang-gadang untuk menjabat sebagai salah satu menteri juga harus bersabar dari keputusan Jokowi yang digodok bersama Megawati, Luhut, KPK dan konseptor lainnya di balik layar.

Tidak aneh sebenarnya penyebab ketiadaan perwakilan dari Kalimantan. Selain karena tidak adanya ‘pembisik’ yang kuat dari Kalimantan di Jakarta, posisi bargaining Kalimantan pun terbilang lemah di mata pusat, karena relatif mudah diatur dan nrimo.

Pertama faktor ‘pembisik’ cukup menentukan penetapan menteri. Jokowi tentu nyaris tidak mengenal sebagian menteri pilihannya. Mereka hadir karena masukkan-masukkan dari orang-orang di sekitar Jokowi selaku konseptor. Tim Transisi yang digawangi Hendropriyono dan Rini misalnya, adakah keseriusan tokoh Kalimantan melakukan lobi pendekatan ? Tak ada riak-riak yang membuat Jokowi-Mega-Transisi harus khawatir jika tidak menunjuk perwakilan dari Kalimantan. Barangkali masyarakat Kalimantan dikenal relatif ‘jinak’ sehingga tidak ada yang istimewa.

Kedua, faktor bargaining atau posisi tawar dari Kalimantan secara keseluruhan tampaknya tidak ada yang spesial di mata Jokowi dan timnya. Pengendalian terhadap industri ekstraksi seperti migas dan batubara berjalan lancar tanpa adanya gangguan dari seluruh level masyarakat hingga pemerintah. Apa yang perlu dikhawatirkan jika tidak memilih tokoh Kalimantan sebagai menteri ? Tidak ada. Dan apa untungnya bagi Jokowi jika harus memilih tokoh dari Kalimantan ? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut ?

Dari persepektif kedaerahan, Jokowi dan tim menunjuk Yohana, Guru Besar Universitas Cendrawasih sebagai salah satu representatif Indonesia Timur. Faktor prestasi mungkin tidak terlalu menonjol. Sementara dari tanah Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya tersemat nama Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian. Dari Sumatera terdapat 3 nama, Sofyan Djalil dari Aceh, Yasona dari Tapanuli, Ryamizard dari Palembang dan Andrianof dari Padang. Sisanya hampir sebagian besar menteri Jokowi lahir besar di tanah Jawa.

Kabinet telah diresmikan, apa yang bisa dilakukan oleh gubernur, tokoh dan masyarakat Kalimantan hanya gigit jari dan mendukung jalannya pemerintahan untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa yang perlu dipikirkan dan dilakukan saat ini adalah bagaimana mempertahankan proyek-proyek untuk kemajuan Kalimantan tetap berjalan dengan baik semisal MP3EI dan program-program pemerintah lainnya untuk kepentingan daerah.

Gubernur dan tokoh Kalimantan harus mengejar ketertinggalan semua aspek baik politik maupun ekonomi tidak hanya untuk besok tahun dan tahun depan, tapi juga investasi untuk 2019. Capres, cawapres atau menteri jadi dari Kalimantan harus sudah dipikirkan bersama demi kepentingan kesejahteraan masyarakat Kalimantan yang masih termarginalkan di rumah NKRI. Semoga pada pemerintahan berikutnya Gubernur, tokoh dan masyarakat Kalimantan tidak lagi gigit dua jari.

Nugra S.

Koord. FPB Kaltim

@nugrazee

Revolusi Mental, Antara Primordial dan Profesional

Revolusi Mental, Antara Primordial dan Profesional

dipublikasikan TribunKaltim 29 Oktober 2014

oleh Nugra

 

Keragaman adalah sebuah karunia Tuhan. Bersesuaian dengan semangat tulisan bung Andi Ardiansyah pada Tribunners sebelumnya terkait primordial atau kesukuan yang bertentangan dengan semangat Bhineka, sejauh mana antara realitas dan idealismenya ?

Primordial atau semangat kesukuan bukanlah barang baru. Bahkan ia hadir setua umur peradaban manusia itu sendiri. Adalah sifat manusia untuk lebih senang berkumpul dengan kelompok yang memiliki kesamaan budaya hidup, kesamaan visi, bahasa, atau kesamaan entitas lainnya. Begitu pula semangat dalam hidup bersuku dan berbangsa sudah lumrah kita merapat dan membantu pada orang yang memiliki kedekatan primordial dengan kita.

Saya coba paparkan sebuah fakta menarik. Sepanjang Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden RI selama mendampingi SBY, hampir seluruh pejabat yang diangkat JK di Jakarta berasal dari rekan-rekan satu suku dengan JK. Sebuah semangat primordial yang menjadi relatif, baik atau tidaknya tergantung darimana kita melihat. Bahkan dengan dorongan JK, hampir seluruh kepala Rumah Sakit di Jakarta hingga saat ini dipimpin oleh sosok dengan nama yang diawali kata Andi.

Mampukah kita melepaskan entitas primordialitas atau semangat kesukuan sementara saat ini di seluruh Jawa Barat terlarang untuk menggunakan nama Gajah Mada sebagai nama jalan. Pada setiap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pun, isu kesukuan antara Makassar dan Bugis selalu mencuat menjadi bahan kampanye politik. Bahkan konflik sejarah masa lalu tidak dapat kita nafikkan masih terwariskan dalam budaya dan kebijakan di berbagai level kehidupan kita.

Semangat kesukuan atau kebangsaan tidak akan pudar sepanjang sejarah manusia karena lahir dari sifat alamiah itu sendiri. Yang menjadi masalah utama ialah apabila semangat primordialisme  dijunjung sebagai semangat membabi buta atau fanatisme suku berlebihan. Ketika benar dan salah atau kompeten tidaknya, kita tempatkan di bawah pembelaan terhadap suku, maka terjadilah masalah dan konflik.

Proses perekrutan karyawan atau pegawai baik pada institusi negeri PNS maupun perusahaan swasta sering terpengaruh pada semangat kesukuan sebagaimana disinggung oleh saudara Andi. Banyak perusahaan pertambangan atau sawit di Kaltim misalnya, didominasi dari suku-suku tertentu mengikuti suku dari kepala pimpinannya. Hal itu sudah cukup lumrah terjadi, walaupun menyisakan kecemburuan sosial dari suku yang berbeda.

Proses perekrutan PNS selama ini juga memiliki budaya yang relatif sama, CPNS yang diterima umumnya mengikuti dari kedekatan suku dengan pimpinan entah kepala dinasnya ataupun bupati/walikotanya. Namun dengan proses perekrutan yang diambil alih oleh pusat berhasil membuat jeda primordialis yang berlebihan, berganti masuknya CPNS dari luar daerah yang barangkali sesuai semangat Bhineka yang diingatkan Bung Andi.

Idealisme yang kita inginkan ialah bekerjanya atau berdirinya struktur pemerintahan/perusahaan yang didasarkan pada kompetensi murni, pada kemampuan atau keahlian sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan profesional. Dengan sedikit mengambil kebijakan pada kearifan lokal kita berikan kesempatan pada posisi nonstaff atau nonskill pada wilayah primordial tersebut, namun tetap pada porsi proposional dan syarat kompetensi minimum yang memenuhi standar.

Namun sekali lagi idealisme menempatkan semangat primordialisme pada proporsi secukupnya (tidak fanatik suku berlebihan) akan cukup sulit diwujudkan, karena wabah kesukuan yang sudah berurat berakar di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat hingga bernegara. Ketika kita mencoba profesional namun Kepala Bidang sebelah, Kadis tetangga, HRD disana melakukan perekrutan berdasarkan suku, kita pun sulit lantas pada akhirnya terbawa arus dan memberi respon yang sama. Semoga tulisan singkat ini menjadi refleksi bagi kita untuk bisa membangun bangsa yang tegak berdasarkan kompetensi, bukan fanatisme suku buta.

Nugra S.

Pemerhati Sosial.

@nugrazee

Semen, Karst dan Politik Ekonomi

Semen, Karst dan Politik Ekonomi


Tribunkaltim 7 Januari 2014 hal. 7
Nugrasius ST
Ketua Forum Peduli Borneo Kaltim.

Jika Indonesia menjadi target pasar dunia yang disetting sebagai konsumen oleh kartel dunia, begitu pula Kalimantan Timur, menjadi lumbung market tanpa bisa memproduksi, khususnya semen.

Apa yang terjadi jika pabrik semen berdiri di Kalimantan Timur ? Seluruh pabrik semen yang telah berdiri seperti Bosowa, Tonasa, Gresik, Padang dan lainnya akan kehilangan potensi marketnya yang sangat besar di Kaltim. Investasinya terganggu dan hal tersebut akan menjadi gempa bumi bagi produsen semen yang telah berjalan.
Pada dinas pertambangan Kutai Timur maupun Paser, para produsen semen nasional sudah menerbitkan blok-blok ijin usaha pada daerah Karst (Batugamping) bukan untuk memproduksi semen setempat, namun untuk memblokir masuknya investor luar yang benar-benar serius untuk mendirikan pabrik semen.
Salah satu keuntungan mendasar dengan adanya pabrik semen adalah turunnya harga material semen di Kaltim yang tentu akan berdampak pada turunnya biaya membangun rumah serta infrastruktur lainnya. Kelangkaan semen yang selama ini menghantui berbagai proyek pembangunan dan harga yang sering melambung tinggi karena permainan kartel produsen semen ini bisa tertangani.
Besarnya permintaan bahan baku semen dari dalam negeri sehingga pemerintah mengurangi jatah ekspor seharusnya mendorong pemerintah Kaltim untuk serius menggerakkan sektor industri semen. Tidak tunduk pada permainan politik ekonomi mafia semen yang kini mempekerjakan pedagang isu lingkungan untuk menghambat berdirinya industri semen.
Karst di Kutim dengan cadangan puluhan miliar metrik ton batugamping dapat memproduksi semen dalam waktu lebih 300 tahun dengan kapasitas sedang. Semen padang yang telah memproduksi lebih 20 tahun hanya baru mengupas Karst seluas 100 hektar, itu pun gunungnya baru habis separuh belum mencapai ke dasar. Silahkan dikroscek langsung menggunakan foto satelit seperti Google Earth.
Kebanggan indahnya Karst Kutai Timur yang hanya dilihat dan dikunjungi belasan atau puluhan orang per tahun yang jauh di pedalaman dan jauh dari kampung, tidak proposional jika dibandingkan akan pemanfaatannya menjadi fasilitas bahan kebutuhan terhadap kemudahan hidup berupa semen murah. Oleh karena itu perlu ditinjau ulang kebijakan pemerintah yang sengaja atau tidak sengaja merasa aman nyaman berposisi sebagai konsumen abadi dari produsen semen di propinsi-propinsi tetangga.
Besarnya fee CSR PT. KPC selayaknya tidak memanjakan Pemda Kutim untuk membuka potensi industri lain yang tentunya berpotensi menambah PAD dari sektor lainnya. Ijin Usaha Galian/Semen yang sudah ditahap eksploitasi di Sangkulirang sebaiknya digulirkan segera ke tahap berikutnya. Bahan campuran seperti bijih besi dapat diambil di sebelah utara Palu yang cukup melimpah sehingga tidak menggunakan cost besar langsung menyeberang Selat Makassar.
Begitu pula Pemda Panajam dengan PT. Kideco dan migasnya selayaknya mulai bergerak membangun pabrik semen lokal.
Mari melepaskan dari kutukan SDA yang memanjakan kita untuk menjadi propinsi yang mandiri, makmur dan sejahtera.

Visi Kutai Barat, mau kemana ?

Visi Kutai Barat, mau kemana ?


Tribunkaltim 1 Januari 2014 hal. 7
Oleh Nugrasius ST
Ketua FPB Kaltim dan pemerhati Kubar


Dalam usianya yang sudah 14 tahun, Kutai Barat (Kubar) yang kini menginjak masa 'ABG' mengalami perkembangan signifikan. Namun, kemanakah arah cetak biru kabupaten ini ke depan ?
Dengan kondisi geografis dan luas yang mirip Negara Swiss, Kubar memiliki potensi besar dalam hal Sumber Daya Alam berupa hasil hutan, kebun, tambang dan perikanan. Berbeda dengan Swiss yang memiliki Sumber Daya Manusia handal hingga mengantarkan negara itu sebagai negara terkaya dunia diurutan ke 12 karena industri pengolahannya, Kubar perlu menjadi Swiss sebagai percontohan model visi ke depan sehingga ketergantungan terhadap aspek SDA bisa seimbang dengan peningkatan SDM mumpuni.
Visi adalah tujuan akhir dari berbagai program, langkah, rencana yang dijabarkan. Imajinasi akhir yang ingin dicapai, haruslah jelas, terukur dengan tahapan yang detail dengan analisa SWOT dan feasibility-nya. Berubahnya simbol Kubar dari Burung Enggang menjadi Macan Dahan, apakah nantinya menjadi Ayam Jantan, atau menjadi simbol lain lagi, menunjukkan instabilitas politik dan belum matangnya dari arah kabupaten yang sedang menjalani masa akil baligh ini.
Ada 4 aspek yang menjadi perhatian sebagai pilar penting Kabupaten Kubar ke depan.
Pertama, Pendidikan. Patut disyukuri Politeknik Sendawar telah berdiri lebih 5 tahun sebagai upaya peningkatan kualitas SDM Kubar dengan 3 jurusannya, mesin, sipil dan administrasi. Dalam kondisi tenaga pengajar dan fasilitas minim dan curahan dana yang minim, gambaran terbangunnya SDM Kubar ke depan masih tampak abstrak dan kabur. Pilot project untuk sekolah unggulan masih jauh dari harapan. Dukungan APBD yang sangat minim jauh di bawah 20% terhadap pendidikan pun menjadi mimpi kelam. Walau terlambat, persiapan pembentukan panitia untuk pendirian Universitas Sendawar di akhir 2013, yang mungkin reaktif dari rencana pendirian Universitas Muhamadiyah, patut kita apresiasi untuk kita dukung. Bagaimana pula kualitas sekolah-sekolah di kecamatan dan perkampungan ? Dengan gaji kecil dan honor yang dipotong bagaimana tenaga pengajar bisa antusias mengajar di daerah terpencil dengan signal dan listrik simalakama. Semoga APBD ke depan bisa ditetapkan minimal 20% untuk pendidikan.
Kedua, Infrastruktur. Sarana pendukung fisik seperti jalan mengalami kemajuan berarti, terkecuali jalur 'texas' Camp Baru-Muara Lawa yang tak kunjung membaik dari kerusakan yang cukup parah. Jalan yang menjadi urat nadi seluruh masyarakat saat keluar dan menuju Kubar dari arah Samarinda tampaknya menjadi korban politik yang membutuhkan kebesaran hati pemimpin Kubar untuk membenahi daerah yang bukan menjadi basis pendukungnya. Rencana jalan alternatif Melak - Tenggarong melewati Tabang sebuah terobosan luar biasa jika berhasil terbangun dapat memotong waktu tempuh jalur darat 3 jam, namun, darimana material timbunan untuk menimbun jalan di rawa-rawa sejauh 30 kilometer tentunya membutuhkan waktu 2 tahun paling cepat. Modelnya akan menjadi seperti jalan Amuntai di Kalsel yang berada di atas rawa 10 km jauhnya. Infrastruktur daya dukung listrik pun masih kendala besar padahal dengan melimpahnya batubara sebagai sumber daya seharusnya mendapat perhatian serius untuk dibangun PLTA. Potensi PLTN dengan uranium melimpah di Mahulu pun perlu dikaji lebih dalam dengan melibatkan seluruh masyarakat sehingga permasalahan listrik dapat teratasi segera tanpa terus mengandalkan genset yang membuat mafia dan kartel migas terus bersorak. Infrastruktur sarana hiburan masih sangat kurang untuk Kubar atau bisa dikatakan nyaris tidak ada untuk hiburan keluarga melepas penat dan dahaga. Hanya tersedia beberapa tempat wisata yang kurang terurus dan Lamin Sendawar untuk hiburan anak muda di akhir pekan. Perlu dipikirkan pembangunan mall skala sedang sepertinya model mall Sangata di Kutai Timur. Peningkatan kelas bandara pun perlu dipersiapkan ke depan mengingat tingginya frekuensi dan penumpang setiap harinya terlebih dengan akan berkembangnya Kabupaten Mahulu maka intensitas dan mobilitas masyarakat akan meningkat di Kubar sebagai salah satu terminal. Hotel Bintang 1 yang masih mimpi di atas kertas saatnya diwujudkan pula ke depan.
Ketiga, Perkebunan. Masih agak lesunya bisnis perkayuan (Kehutanan) setidaknya diimbangi dengan melesatnya Sawit dan Karet di Kubar. Usia perkebunan sawit yang masih muda saat ini memenuhi puluhan ribu hektar di Kubar dan Mahulu semoga ke depan dapat meningkatkan nilai perekonomian dan pendapatan perkapita dan ril dari masyakarat setempat. Potensi konflik dan pencemaran lingkungan perlu menjadi perhatian serius bagi BLH sebagaimana pencemaran sungai di Tabang Kukar yang diperkirakan dari limbah sawit. Pabrik pengolahan sawit perlu dipikirkan untuk dibangun oleh BUMD sehingga sawit plasma dan masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dengan harga yang aman. Pengelolaan perkebunan karet yang tahun lalu memproduksi lebih 35 ribu ton, walaupun masih sebagai produsen terkecil jika dibandingkan sumatera dan kalteng-kalbar-kalsel, namun Kubar  perlu dipikirkan untuk membangun pabrik pengelolaan karet dalam kapasitas besar serta penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan hasil karetnya. Akhir tahun 2014 diperkirakan akan terjadi lonjakan produksi hasil karet dimana banyak usia tanamnya akan terpenuhi untuk ditoreh. Tentu kita berharap hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PDRB Kubar.
Keempat, Pertambangan. Ditutupnya perusahaan tambang emas PT. KEM tidak berdampak signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal setempat. Perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan Forum pengelola CSR agar industri ekstraksi tidak terbarukan benar-benar dalam perencanaan dan evaluasi yang serius, tidak sekedar menjadi sumber fee bagi pejabat-pejabat untuk dikorupsi. Saat ini geliat pertambangan yang berkembang yakni di sektor batubara, dimana pada tahun 2012 produksi batubara Kubar lebih 10 juta metrik ton. Dengan asumsi harga batubara rata-rata di level Rp 600.000,- maka diperoleh nilai sebesar 6 triliun rupiah keuntungan kotor dari bisnis batubara. Senilai dua kalinya APBD Kubar. Jika pemerintah melalui BUMD bisa mengelola sendiri atau sharing saham tentunya berdampak positif bagi APBD dan kesejahteraan masyarakat. Sisi lainnya ialah, ketiadaan SDM lokal yang berada di posisi managerial perusahaan sangat memprihatinkan ketika perusahaan tutup, maka SDM Kubar tidak memiliki putra daerah yang berpengalaman di level managerial ataupun direksi untuk berkarya di tempat lain sebagaimana KEM yang tidak mewariskan SDM setingkat direksi-manajer bagi warga setempat, akhirnya hanya menjadi kuli seterusnya.
Keempat aspek di atas perlu menjadi perhatian untuk membangun Kubar ke depan. Minimnya personal dan lembaga / ormas yang kritis di Kubar untuk membantu mengingatkan Pemda yang minim informasi ke masyarakat dan banyaknya potensi penyelewengan, semakin memburamkan mimpi indah Kutai Barat ke depan. Semoga Pemilu 2014 menghasilkan personal yang mumpuni dan berkompeten dalam mengawal Kutai Barat menjadi kabupaten maju dan sejahtera. Salam perubahan !

Wajah Pendidikan Kaltim

Wajah Pendidikan Kaltim

oleh Nugrasius ST

Seberapa tinggi kualitas pendidikan Kaltim ditengah protes ribuan guru honorer yang selalu disunat gajinya, ruang kelas roboh, terkena banjir dan debu tambang, ranking universitas di luar 75 besar hingga dosen yang menjual nilai seharga seratus ribu rupiah ?

Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijadikan parameter keberhasilan bahwasanya Kaltim dengan nilai 76,15 diurutan ke 5 nasional secara fakta lebih baik dari Jawa Barat yang diurutan 16 Nasional ? Bahkan Jawa Timur yang berada diurutan ke 17 nasional justru menjadi guru bagi Dewan Pendidikan Kaltim dengan proyek dari Institut Teknik Surabaya (ITS). Permainan rumus IPM untuk menghindari kecemburuan sosial di bidang pendidikan secara nasional tidak dapat menutupi jomplangnya kualitas pendidikan antara daerah Jawa dan Kalimantan.

Ada empat aspek yang perlu kita pertajam terkait rembuk pendidikan se-Kaltim yang dhadiri pihak Mendikbud ini pada tanggal 28-29 November 2013 ini.

Pertama, Visi Pendidikan Kaltim. Sejauh mana visi atau target dari akhir yang ditetapkan dari berbagai program pendidikan yang dilangsungkan oleh Dinas Pendidikan Kaltim yang digawangi Bpk. Musyahrim dan Dewan Pendidikan Kaltim yang dimotori Bpk. Bukhori ini ? Dengan anggaran pendidikan sebesar 1,8 triliun rupiah (2012) yang senilai dengan APBD banyak kotamadya di daerah lain, hingga 2 tahun ini kita belum memiliki kualitas pendidikan Kaltim yang melewati atau bahkan sejajar dengan mutu kualitas pendidikan di Jakarta, Bandung, Jogjakarta atau Surabaya. Publik berhak bertanya apa output dari insentif 200 miliar, BOSDA 144 miliar atau beasiswa 149 miliar yang terbesar se-Indonesia, semoga tidak sekedar mengejar rekor MURI. Dengan visi yang akan disusun oleh pemerhati pendidikan inilah maka evaluasi dapat dilakukan secara efektif. Selayaknya Kaltim memiliki visi pendidikan bahwa pada 2018, dengan anggaran terbesar se Indonesia, maka Kaltim harusnya telah menjadi kiblat pendidikan se Indonesia. Tidak lagi menjadi murid bagi perguruan tinggi dari propinsi lain, namun justru menjadi guru dan dosen bagi propinsi lain.

Kedua, aspek kualitas SDM pendidikan Kaltim. Program peningkatan sertifikasi  dan kompetensi bagi  58.800 guru/dosen di Kaltim baru menyentuh 40% nya hingga tahun ini. Apakah telah mencapai target atau belum hanya Dewan / Dinas Pendidikan yang tahu, atau bahkan tidak diketahui karena tidak adanya perencanaan dan evaluasi yang baik ? Ibarat tim sepakbola, peningkatan kualitas pemain telah dilakukan sebagian, namun bagaimana dengan pelatihnya ? Inilah yang belum tersentuh. Konseptor pendidikan di Kaltim tampaknya perlu menjadi pertanyaan, siapa dan bagaimana kualitasnya. Sehebat apa mapping dan cetak biru yang bisa ditata oleh para ahli di Kaltim ? Dalam tulisan sebelumnya tentang Revitaslisasi Perang Unmul (TribunKaltim Januari 2013 /www.nugrazee.blogspot.com), dapat kita lihat jauhnya kualitas Unmul dibanding universitas di Jawa. Mampukah konseptor, pengamat, para ahli di universitas membangun perencanaan dan melaksanakan peningkatan kualitas SDM pendidikan Kaltim yang baik ? Mengapa tidak membeli ‘pelatih’ dari para ahli di Jakarta untuk membantu total mendesain pendidikan Kaltim sehingga menjadi terdepan untuk kepentingan Kaltim ? Unmul yang digawangi Bapak Zamruddin ini hanya memiliki 150 doktor sementara Institut Teknologi Bandung (ITB) memiliki 745 doktor. Nah apakah yang hendak diciptakan oleh anggaran pendidikan APBD Kaltim senilai 2 triliun di tahun ini ? Menciptakan doktor dan penelitian siluman ? Semoga tidak. Semoga ke depan ada target peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kaltim secara angka dan persentasi.

Kita patut bersyukur salah satu langkah positif pemerintah dengan mendirikan Institut Teknologi Kalimantan. Namun impian ini masih jauh mengingat proses pembangunan yang masih cukup lama plus melengkapi fasilitas perkuliahan dan laboratorium yang cukup besar, semoga dapat terpenuhi tanpa mengurangi jatah kebutuhan fasilitas pendidikan pada daerah lainnya. Pemerintah juga perlu memikirkan pengadaan tenaga dosen yang total mengajar pada ITK atau perguruan tinggi (PT) lainnya, bukan lagi mengandalkan dosen terbang yang tidak pernah total memikirkan pembangunan Kaltim bahkan justru berupaya merawat agar proyek dosen terbang dan pembinaan berjalan secara abadi, sehingga mutu pendidikan Kaltim tidak akan pernah melampui mutu pendidikan darimana sang dosen terbang berasal.

Ketiga, Pemerataan Pendidikan. Saat ini fokus peningkatan aspek pendidikan Kaltim hanya fokus pada daerah pesisir seperti Samarinda, Balikpapan, Kutim, Berau, PPU dan Paser. Sementara daerah pedalaman atau perbatasan seperti Kutai Barat, Mahulu, Nunukan dan Malinau (sekarang Kaltara) masih jauh tertinggal. Beberapa universitas / perguruan tinggi unggulan fokus di Samarinda seperti Universitas Mulawarman, Untag, Poltek dan Widyagama, sementara di utara terdapat Universitas Borneo dan Balikpapan berupa Universitas Balikpapan dan STT Migas. Adapun di Tenggarong yakni Unikarta dan Universitas Sendawar di Barongtongkok masih dikelola Yayasan (swasta) dengan dana terbatas, sangat miris jika melihat rasio anggaran APBD yang besar namun tidak menyentuh perguruan tinggi tersebut dengan antusias. Wacana 3T (terpencil, tertinggal, terdepa) yang akan digaungkan pada Rembuk Pendidikan semoga tidak menjadi  slogan kosong, namun harus benar-benar dibuat perencanaan matang dan kontrol evaluasi yang baik sehingga peningkatan kualitas pendidikan daerah pedalaman dapat tercapai dengan baik.

Keempat, Aspek Audit. Aspek audit sangat penting untuk bisa mengevaluasi secara terukur dan benar sejauh mana upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan Kaltim berjalan. Kaltim Cemerlang kita harapkan mencemerlangi Kaltim, bukan mencemerlangi propinsi dari daerah luar Kaltim. Sebagai contoh, siapakah yang benar-benar menerima beasiswa Kaltim, benarkah warga Kaltim atau justru banyak diterima warga non-Kaltim ? Karena pada prosesnya ada pihak-pihak yang menjad kan proyek beasiswa tersebut, dengan memanipulasi data peserta sehingga terjadi kebocoran dimana penerima beasiswa tersebut bukan warga yang lahir di Kaltim dan tidak ber-KTP Kaltim. Selayaknya dewan pendidikan melakukan publikasi terbuka pada website, peserta penerima seluruh beasiswa. Sehingga program berjalan dengan transparan dan accountable. Transparansi juga diperlukan pada dinas Pendidikan dalam seluruh program pencapaian anggaran 2 triliun rupiah nya sangat besar. Dengan masih timpangnya kualitas pendidikan di Kaltim, patut menjadi pertanyaan kita semua, kemana penggunaan dana sebesar itu ? Keberadaan sekolah siluman di Kutai Kartanegara atau mungkin setiap daerah memiliki program siluman yang membuat kehilangan potensi masyarakat untuk mengakses biaya pendidikan yang disalahgunakan atau dikorupsi harus kita berantas bersama. Terlebih sunatan masal yang tak kunjung selesai terhadap honor dan insentif para tenaga pendidik, dilaporkan terancam dipecat, tidak dilaporkan terancam kredit menumpuk, sehingga tenaga pendidik tidak benar-benar fokus mendidik karena selalu harus mencari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Semoga tulisan ini dapat menjadi advice dan pecut positif untuk perubahan wajah pendidikan Kaltim yang lebih baik.

Longsornya (Jalan) Kutai Kartanegara, Tanda Antiklimaks ?

Longsornya (Jalan) Kutai Kartanegara, Tanda Antiklimaks ?

oleh Nugrasius ST
Koordinator Forum Peduli Borneo Kaltim
Kontak HP 081255545444
dipublikasikan TirbunKaltim 9 November 2013 halaman 7

Kutai Kartanegara sudah terkenal di Eropa sejak abad ke 19 karena produksi batubara dan migasnya. Bahkan wajah Sultan AM Sulaiman masuk dalam koran harian Eropa saat itu sebagai sultan dan kerajaan yang kaya.
Sayangnya akhir-akhir ini kita melihat drama ironi dari kabupaten yang yang pada tahun 2011 memuntahkan batubara 53 juta metrik ton atau senilai 26,5 triliun rupiah (dengan harga rata-rata Rp500.000,-/MT). Jembatan kebanggaan Kutai Kartanegara runtuh, pulau Kumala yang sepi, kasus hukum Patung Lembuswana, tidak memiliki bandara pesawat, hingga akhirnya jalan Sanga-sanga yang longsor.
Pembelian pesawat tanpa awak senilai 500 juta rupiah yang dibarengi longsornya jalan Sanga-sanga membuat kita bertanya seberapa baik kualitas SDM Kukar dalam mengelola segala aspek unsur pertumbuhan ekonominya? Seluruh jajaran pemda Kukar kompak membangun opini jalan longsor disebabkan bencana alam, sesederhana itukah para pejabat teknis yang sebagian sudah S2 menyimpulkan ?
Jika Bakri bisa memiliki tim pembela dari doktor profesor yang menggiring opini bahwa bencana lumpur Lapindo Sidoarjo adalah bencana alam, sehingga memperoleh bantuan APBN Miliaran rupiah, apakah pemda Kukar juga akan dibela para akademisi di Unmul / Kaltim ? Entahlah, namun saya teringat ketika sedang mengurus presentasi Rencana kerja sebuah perusahaan tambang di pada dinas pertambangan dan energi di salah satu kabupaten Kaltim. Budget yang diminta oleh pejabat tersebut dan wajib saya siapkan senilai 20 juta rupiah yang akan dibagikan kepada seluruh hadirin dari berbagai kabid, kasi dan kepala SKPD lain yang terkait. Saya membayangkan ada 100 lebih perusahaan tambang semisal di Kukar, menyetorkan hal yang sama, dimana setahun ada beberapa presentasi dan surat rekomendasi yang harus ditebus (royalti under table), barangkali penghasilan kepala pimpinan minimal 200 juta rupiah per bulan. Ditambah padatnya presentasi ratusan perusahaan membuat presentasi dilangsungkan secara singkat, laporan lingkungan dan teknis yang kopi pasta, tanpa kajian yang mendalam dan serius, tak heran banyak terjadi kecelakaan tambang. Masyarakat yang mati tenggelam di lubang paska tambang hingga putusnya jalan Sanga-sanga kemarin yang sempat beberapa kali saya lintasi sebelumnya.
Saya lebih mengkhawatirkan longsornya jalan di samping tambang PT. ECI yang sudah menunjukkan tanda-tanda indikasi akan longsor, namun tidak ada respon dari Pemda, justru terlebih dahulu longsor jalan poros Sanga-sanga tersebut. Dalam kajian teknis BLH, Distamben, dan Dishub, memiliki kewajiban analisa lingkungan, jarak aktivitas tambang terhadap fasilitas umum/publik. Namun melihat puluhan lubang tambang menganga baik aktif maupun tidak aktif dekat dengan jalan publik sangat jelas kita simpulkan tidak bekerjanya pejabat pemda terkait dalam hal pengawasan. Alasan kekurangan pengawas sangat irrasional terhadap aktifitas kegiatan dengan transaksi bisnis puluhan miliar rupiah per harinya.
Sudah saatnya Bupati Kukar Rita Widyasari berani dengan tegas menertibkan dan memberi sangsi keras terhadap kegiatan tambang yang tidak menerapkan prosedur penambangan yang baik atau good mining practice dengan dan harus mengacu pada stabilitas lingkungan. Penertiban konsultan lingkungan yang dibayar 100 juta untuk UKL/UPL dan 300 juta untuk AMDAL juga perlu diaudit dan ditertibkan selain BLH terkait rekomendasi lingkungan yang dikeluarkan benar-benar memiliki landasan ilmiah penelitian yang baik bukan berdasarkan tebal laporan dan amplopnya.
Fee royalti tambang yang banyak diterima pejabat pemda tampaknya membuat pengusaha dan mafia tambang merdeka dan bertindak sesuka hati melakukan eksploitasi dengan serakah. Semua permasalahan seolah selesai dengan acara pesta tengah malam dengan sajian wanita molek dan minuman keras. Seharusnya pejabat pemda tetap memiliki batas toleransi atau etika terhadap kegiatan mafia tersebut, guna mencegah derita penduduk yang terkena dampak banjir akibat tanggul jebol dan jalan runtuh. Seorang bupati atau walikota sebagai pejabat tertinggi  hendaknya tegas menghentikan kegiatan tambang yang melampaui batas, karena terkadang kepala dinas sungkan, jika tambang yang hendak dihentikan ternyata ada saham bupati / walikota di dalamnya. Mau mengehentikan bisa berakibat rotasi / mutasi jabatan di lahan kering.
Komitmen terpenting dari aspek perubahan ialah goodwill dari bupati/walikota terkait untuk menciptakan sistem tata kelola pertambangan yang lebih baik, tidak sekedar investor oriented tapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk setempat secara signifikan. Hentikanlah menipu masyarakat dengan kegiatan CSR senilai 0,01% dari profit net perusahaan tambang, dipotret lalu dipublikasikan dikoran dengan meriah, sementara si pemilik uang bisa membeli Klub Sepak Bola Eropa triliunan rupiah. Semoga pemerintah daerah kita bisa lebih cerdas dan menjadi pahlawan di kabupatennya sendiri di Kaltim. Selamat Hari Pahlawan.